Palestina: Hutang Yang Tak Kunjung Terbayarkan

 Oleh: Hanifah ‘Urwatulwutsqo Rofi’ah

Isu Palestina-Israel akhir-akhir ini kembali mencuat di tatanan dunia internasional. Namun, kenyataanya isu ini tak pernah surut dan terus menyita perhatian, hanya saja beberapa saat lalu gejolak perhatian itu lebih besar. Mencuatnya isu tersebut banyak mengundang kritik dan demonstrasi untuk meminta Israel menghentikan penjajahannya di tanah Palestina.

Lantas, mengapa seolah hanya isu Palestina saja yang menyita banyak simpati dunia internasional? Kasus perang di berbagai negara dan konflik di berbagai titik lainnya seolah tidak begitu keras disuarakan, sebagaimana Palestina. Walau itu tidak berarti, tidak mendapatkan perhatian sama sekali.

Sebenarnya ada salah satu alasan yang cukup jelas mengapa ini menyita perhatian khusus kaena kasus Palestina adalah warisan dan utang sejarah. Selain itu, ia berada di bawah tanggung jawab antar negara, khususnya anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini tentunya dapat diketahui dengan menelusuri sejarahnya.

Sejenak kembali pada era sebelum Perang Dunia (PD) I, Palestina menjadi salah satu bagian dari wilayah kekuasaan kekhilafahan Turki Utsmani. Pada era 1900-an, tepatnya saat Perang Dunia pertama bermula Turki Utsmani mengambil peran dalam perang tersebut. Ia berada di kubu Central Power, bersama Jerman dan Austria-Hungaria. Nasib baik tidak memihak kubu ini, kemenangan PD I berada di tangan blok sekutu (Inggris, Perancis, Italia, dan Rusia).

Setelah berakhirnya PD I, negara yang menggenggam kemenangan lantas mendirikan Lembaga Bangsa-Bangsa (LBB). Sementara Turki Utsmani yang menderita kekalahan, terpaksa wilayahnya harus dibagi-bagi.

Pada 1920, LBB mengeluarkan mandat untuk memerdekakan bangsa-bangsa tersebut, termasuk Palestina. Namun, negara itu belum memiliki kesiapan, dalam hal administrasi dan sebagainya. Sehingga wilayah Palestina berada di bawah kontrol Inggris untuk dimerdekakan. Artinya, Palestina masih perlu disiapkan dan dibantu untuk mewujudkan kemerdekaan negaranya.

Namun, kemalangan bangsa Palestina masih saja berlanjut. Inggris yang diduga masih memegang mandat untuk membantu kemerdekaan, di sisi lain sudah menjanjikan Palestina untuk diberikan kepada kelompok Yahudi Zionis, sebagaimana tertulis dalam Deklarasi Balfour 1917.

Pada 1920, Yahudi Zionis perlahan-lahan memasuki wilayah Palestina. Mulanya mereka diterima dengan baik oleh warga Palestina karena dianggap sebagai orang yang perlu diberi bantuan. Seiring waktu berjalan, perlakuan Yahudi Zionis justru semena-mena dan terang-terangan ingin menguasai dan mengambil alih Palestina. Akhirnya, muncul gerakan-gerakan perlawanan dan perjuangan dari warga Palestina.

Pada 1936-1939, hadir gelombang-gelombang perlawanan bangsa Arab terhadap kehadiran Inggris di Palestina yang semakin hari semakin membawa derita. Kejadian ini dikenal dengan The Great Arab Revolt, kejadian yang melahirkan banyak korban di kedua belah pihak, baik Palestina dan Zionis dengan Inggris.

Sejalan dengan itu, efek PD II membuat adanya pergeseran pendekatan yang dilakukan Inggris terhadap Palestina. Salah satu perwujudan dari pendekatan tersebut adalah Inggris menerbitkan White Paper, di mana poin inti di antaranya adalah membatasi imigran Yahudi setiap tahunnya dan menjanjikan Palestina akan segera merdeka dalam 10 tahun.

Posisi kedua belah pihak sama-sama tidak menyetujui ide tersebut. Bahkan setelah Inggris mengeluarkan White Paper, golongan Zionis semakin besar melakukan gejolak terorisme. Mereka melakukan aksi pengeboman di berbagai hotel penting di wilayah Palestina, salah satunya di Hotel King David dan menewaskan kurang lebih 91 opsir dan pejabat Inggris.

Sejak 1939-1948, kondisi di Kawasan semakin tidak kondusif dan menjadikan Inggris kewalahan. Pada 1947 Inggris membawa isu ini ke PBB dan menerbitkan Resolusi 181 (II) Partition Plan, yaitu membagi wilayah Palestina menjadi 3 wilayah, untuk Palestina 43%, Yahudi 56%, dan 1% bawah kontrol internasional, daerah sekitar Al-quds, kawasan suci bagi 3 agama.

Adapun negara anggota PBB ada yang mendukung, menolak, dan abstain. Sedangkan 2 pihak yang terlibat, yaitu Zionis sebagian menolak dan sebagian lain (khususnya ekstrimis) menginginkan keseluruhan wilayah. Sementara Palestina menolak karena menganggap ini tidak adil. Sebagian besar wilayah diberikan pada Yahudi, sementara populasinya hanya satu pertiga dari populasi.

Kelompok Zionis yang menolak, melanjutkan aksi memerangi Inggris dan Palestina. Efek dari Partition Plan ini juga melahirkan gejolak politik yang menjadi awal dari Perang Sipil 1947 dan menjadi semakin besar menjadi Perang Arab-Israel 1947-1949.

Salah satu pemantik yang menjadikan perang membesar adalah dengan dukungan Inggris, Zionis mendeklarasikan negaranya pada 14 Mei 1948. Tepat satu hari setelahnya, koalisi bangsa Arab (Mesir, Yordania, Suriah, Iraq, Lebanon, Yaman, dan Saudi Arabia) melakukan perlawanan, yang merubah Perang Sipil menjadi Perang Arab-Israel (antar negara).

Akhir dari perang ini adalah di Maret 1949 dengan kekalahan di pihak Arab dan menjadi kabar buruk dari bangsa Palestina. Karena selama peristiwa ini ada lebih dari 700.000 warga terusir dari rumahnya atau dikenal dengan istilah ‘An-nakba’ (malapetaka).

Melihat dari gambaran sejarah tersebut, satu hal yang masih menjadi utang besar adalah memberikan kemerdekaan kepada Palestina secara utuh. Sedangkan upaya tersebut masih tertunda sejak LBB (kini PBB) mengamanatkan mandat kepada Inggris sampai hari ini.

Maka, posisi dunia internasional yang masih fokus akan isu ini bukan hanya dilatarbelakangi karena korbannya cukup banyak, tapi memang secara tidak langsung isu ini adalah wujud salah satu kegagalan PBB mengatasi suatu persoalan.

Sehingga tidak mengherankan jika ada perhatian khusus, seperti adanya organisasi khusus mengatasi masalah pengungsi Palestina. Padahal mengenai pengungsi, PBB telah memiliki UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Ada juga yang ditujukan khusus bagi pengungsi Palestina, yaitu UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine). Ada pula peringatan hari solidaritas internasional untuk Palestina pada 29 November, yang naasnya, walaupun ada perhatian khusus semacam itu, kemerdekaan Palestina seolah masih sulit berwujud.

Di sisi lainnya, ada satu pihak yang juga begitu setia memberikan perhatian khusus kepada Zionis Israel. If American Knew melaporkan bahwa setidaknya pada tahun 2018 Amerika memberikan kurang lebih $10.5 juta bantuan militer per harinya. Hal itu disebabkan oleh kuatnya lobi Zionis di Amerika, seperti ketika pengajuan Palestina sebagai anggota resmi PBB, kurang lebih 2/3 anggota PBB dan 4 dari Dewan Keamanan anggota tetap telah menyetujuinya.

Namun, tidak dapat dilanjutkan karena satu negara bernama Amerika menggunakan hak vetonya untuk menolak. Tentunya masih ada banyak hal lain lagi yang dilakukan Amerika (sebagai pemerintahan) mendukung pendudukan Israel.

Terlepas dari kesetiaan Amerika terhadap Israel, masih banyak negara yang memilih mendukung Palestina dan aktif membantu dengan sokongan dana, bahkan menggalakkan aksi boikot terhadap Isarel. Perlu diingat kembali, kemerdekaan Palestina merupakan amanat bersama atau tepatnya disebut sebagai utang bersama, khususnya di bawah PBB.

Sehingga terlepas dari tahun yang berlalu sampai saat ini, tanggung jawab PBB akan Palestina masih terus berlangsung. Terlebih lagi untuk Indonesia yang juga merupakan anggota PBB dan di kontitusi (Pembukaan UUD 1945) mengamanatkan penghapusan penjajahan.

Bukan waktu yang sebentar menunggu dari 1920-2021, berkisar satu abad waktu menunggu. Hingga hari ini, hal itu masih menjadi utang yang menanti untuk dilunasi. Sudah saatnya, kedamaian itu segera diwujudkan. Dan setiap dari kita, memiliki peranan akan hal itu. Segera ambil bagianmu!