Perempuan Dalam Arus Digitalisasi

Setiap orang pernah melakukan perjuangan untuk mendapatkan sesuatu. Pun halnya dengan perempuan. Mereka digadang-gadang sebagai kelas kedua dalam sejarah patriarki.

Yuval Noah Harari dalam bukunya yang bertajuk Sapiens (2018), menyatakan bahwa sejak Revolusi Kognitif atau masa-masa awal manusia, Sapiens telah membuat struktur kerja dalam kelompoknya. Sebenarnya tidak akan menjadi masalah dalam adanya struktur. Masalah akan timbul ketika terdapat bias di dalamnya.

Harari menyebut bahwa dalam setiap kelompok yang dibentuk Sapiens terdapat satu Alpha atau pemimpin dan anggota-anggota dalam jumlah tertentu. Memang tidak disebutkan bahwa pemimpin haruslah laki-laki.

Namun, dalam pernyataannya seolah-olah pemimpin ialah mereka yang memiliki fisik yang kuat, mampu memimpin kelompok, berani, tangguh, dan semua itu ada pada laki-laki. Tidak heran, jika pimpinan mereka terus-menerus laki-laki.

Berlanjut dengan revolusi setelahnya, Revolusi Pertanian. Jika dalam Revolusi Kognitif Sapiens memerlukan Alpha untuk memimpin nomadennya. Maka, di Revolusi Pertanian Sapiens mulai membagi kerjanya. Karena pada masa ini Sapiens telah menetap di suatu wilayah, maka peran yang dijalankan pun berbeda-beda.

Laki-laki memiliki tugas di luar tempat singgah, seperti membabat hutan dan mencari cadangan makanan. Sedangkan, perempuan memiliki tugas menjaga rumah singgah dan menanami lahan yang telah dibabat. Sekali lagi, tidak masalah dalam pembagian tugas kerja. Namun, permasalahannya adalah timbulnya bias dalam pembagian tugas kerja.

Memasuki Revolusi Sains, peranan perempuan pun tetap sama, di kelas kedua. Perempuan memang diperbolehkan bekerja di luar ranah domestik. Namun, mereka digaji tidak sesuai dengan gaji yang didapat laki-laki. 

Gaji perempuan lebih rendah dengan dalih bahwa kerjanya tidak seberat yang dirasa laki-laki. Meskipun, mereka sama-sama bekerja di tempat yang sama dengan waktu yang sama pula.

Revolusi Sains membawa modernitas bersamanya. Masa yang diharapkan dapat membawa manusia ke arah keadilan, nyatanya malah memusnahkan kemanusiaan. Masa yang diharapkan dapat mempermudah hidup semua manusia, nyatanya malah menciptakan jurang pembatas yang lebih curam. Modernitas bak racun pembunuh yang paling mujarab sekarang ini.

Modernitas artinya membawa kepraktisan dan keefektifan di dalamnya. Semua beban berat telah terganti dengan kemudahan dari teknologi yang mutakhir. Teknologi yang mampu menggantikan peran manusia dengan peran mesin atau digital.

Jika dipikir-pikir, memang bukan hanya perempuan saja yang dimarginalkan di sini. Laki-laki pun juga merasakan hal yang sama. Peran mereka telah digantikan oleh kecerdasan mesin.

Namun, lagi-lagi pihak laki-laki tetap mendapatkan privilege di budayanya, patriarki. Di mana pun tempatnya, mereka akan tetap memiliki posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan perempuan. Meskipun premis itu tidak dapat dipukul rata, namun memang budaya bias perlu dihapuskan.

Selain itu, modernitas mengingatkan saya pada developmentalisme atau teori pembangunan. Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial (2013), menyebut bahwa adanya developmentalisme memancing perempuan ke ranah publik. Mulanya saya berpikir bahwa developmentalisme ini akan membuat perempuan semakin terlihat. Nyatanya, perempuan malah semakin diperbudak.

Perjuangan perempuan dalam developmetalisme diprakarsai oleh Feminisme Liberal hingga memunculkan Women in Development (WID). Perempuan pada masa itu memang tertarik dengan adanya teori pembangunan ini. Mereka berpikir bahwa dengan ini mereka juga dapat setara dengan laki-laki.

Feminism Liberal dan WID bahkan berpikir dengan ini mereka dapat membuktikan bahwa perempuan adalah makhluk yang berasio, sama seperti dengan laki-laki. Mereka bisa mengembangkan kemampuannya di ranah publik, lagi-lagi sama seperti laki-laki. Ya, setidaknya mereka telah membuktikan bahwa mereka juga makhluk yang berasio dan mampu menembus ranah publik.

Naasnya, mereka tidak pernah berpikir untuk menjadi dirinya sendiri. Perempuan yang memang setara dengan laki-laki. Bukan malah berkiblat pada laki-laki. Baik laki-laki mapun perempuan, tidak ada bedanya kecuali ranah biologis atau kodratinya.

Problematika inilah yang membuat Feminis Liberal mendapatkan kritik pedas dari pejuang keadilan dan kemanusiaan lainnya. Mereka yang diharapkan mampu membuat perempuan merasakan keadilan, nyatanya malah membuktikan bahwa perempuan memang di kelas kedua yang harus menjadikan laki-laki sebagai patokannya.

Tidak bisa menyalahkan Feminisme Liberal ataupun WID, mereka telah berjuang sejauh ini. Setidaknya, mereka menyadarkan kita tentang ranah publik yang seharusnya dapat diisi oleh siapa saja, bukan hanya laki-laki, namun perempuan juga. Perjuangan untuk keadilan harus tetap berlanjut.

Pun, di masa digitalisasi yang semakin eksis saja. Sekali lagi, bukan hanya perempuan yang berpotensi mendapatkan ketidakadilan atau bias, laki-laki juga. Ingatlah, bahwa teknologi sekarang ini yang mendominasi manusia, bukan laki-laki atau perempuan.

Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa di era digital, era cerdas, ketidakadilan masih saja berkembang pesat? Mengapa opresi tetap tumbuh subur? Ketertindasannya memang tidak seperti dulu, kerana ketertindasan sedang bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih licik lagi.

Dulu, kita tidak mengenal kejahatan berbasis gender online (KBGO). Namun, bukan berarti di era-era digital dulu tidak ada kejahatan yang demikian. Sekarang saja, kejahatan ini semakin ketara karena banyak isu yang telah disemarakkan.

Kejahatan gender yang dulunya dilakukan secara langsung, sekarang bertransformasi ke ranah digital. Jika disuruh membandingkan, bahaya mana antara keduanya. Saya kira sama saja.

Toh, kejahatan tetaplah kejahatan. Seringan apa pun wujudnya, sekecil apa pun perlakuan dan dampaknya, yang namanya kejahatan tetaplah kejahatan. Ia tetap merugikan dan tidak dapat dibiarkan tumbuh subur begitu saja.

Bayangkan saja, kalau kamu menerima pesan berisi sesuatu yang tidak mengenakkanmu, membuatmu tidak nyaman, atau bahkan pesan yang melecehkan dari orang lain. Bisakah kamu biasa saja? Tidak. Itu tidak bisa dibenarkan.

Atau, kamu mem-posting foto ke media sosialmu yang menurutmu itu tidak masalah dan malah terkesan bagus bagimu. Kamu menginginkan komentar yang bagus seperti apa yang kamu pikirkan tentang fotomu. Namun, ada saja yang malah berkomentar sebaliknya.

Misal, komentar tentang body shaming, seksis, dan komentar lain yang seolah-olah merendahkanmu. Itu sudah tidak bisa dibenarkan, ya? Meskipun fisikmu tidak apa-apa, namun psikismu juga perlu diperhatikan.

Banyak orang yang merasa bahwa ujaran-ujaran di media sosial tidak perlu diambil pusing. Ada benarnya juga, toh, kadang mereka berkomentar tanpa berpikir dampaknya. Lantas, mengapa kita terlalu memusingkannya? Tapi, bukan itu masalahnya. Tindakan melecehkan seseorang tidak bisa dinormalisasikan.

“Harusnya kamu bersyukur karena itu hanya di media sosial, fisikmu tidak apa-apa. Jangan lebay, deh.” Maaf, tidak ada yang patut disyukuri dari tindak kejahatan. Baik langsung maupun tidak langsung, kejahatan tetaplah kejahatan. Adalah kebodohan jika itu disyukuri.

Lebay? Tidak ada yang berlebihan dari speak up. Sekali pun itu di media sosial, sudah selayaknya menanamkan kebijakan dalam bersosial media. Jangan dikira masalah psikis itu sepele. Baik fisik maupun psikis sama pentingnya bagi diri.

Dan, maaf, apa itu tadi, salah posting? Setiap orang memiliki hak untuk mengapresiasi dirinya, salah satunya dengan membagi foto ke media sosial. Akan menjadi salah jika postingan itu merugikan diri dan orang lain, seperti menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Selain itu, salah jika komentator merendahkan postingan orang lain dengan komentar-komentar toxic-nya.

Biar bagaimanapun, kemajuan teknologi maupun digitalisasi tidak menjamin adanya kemajuan kemanusiaan dan keadilan pula. Karena memang perjuangan keadilan adalah perjuangan seumur hidup. Tetaplah saling support untuk hal-hal baik. Panjang umur perjuangan! Panjang umur hal-hal baik!