KEADILAN DAN KEMANUSIAAN BURUH DALAM SEJARAHNYA




"Sejarah Rakyat Indonesia adalah Sejarah Ketertindasan. Gelora reformasi yang terjadi sekarang, telah melupakan hakikat ketertindasan, karena seolah-olah setelah kita mendapatkan kebebasan politik atau demokrasi politik, maka ketertindasan struktural berupa kesengsaraan dan kebodohan pun tidak terjadi lagi. Dengan kebebasan politik itu, seolah-olah rakyat pastilah akan mencapai kebahagiaan." (Herbeth Marcuse, Manifesto Wacana Kiri, h. 1)

Ungkapan di atas telah diterima telak oleh Indonesia. Perjuangan untuk mendapatkan negara ini tidak luput dari berbagai ketertindasan. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya penjajahan oleh Belanda selama kurang lebih tiga setengah abad. Setelah itu, kedatangan Jepang selama kurang lebih empat tahun. Itu pun belum Portugis dan Spanyol. Di sini, rakyat Indonesia telah menjadi budak untuk negerinya sendiri. Setelah itu, barulah muncul keberanian untuk merdeka.

Menurut Nur Sayyid Santoso Kristeva dalam bukunya Manifesto Wacana Kiri, dijelaskan bahwa setelah merdeka pun Indonesia masih mengalami ketertindasan. Ada saja negara yang tidak terima atas kemerdekaan itu, salah satunya Belanda. Negara yang tidak pernah bosan menduduki Indonesia selama tiga setengah abad ini masih saja melakukan penindasan di Indonesia.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai perundingan dan perjanjian yang melibatkan Indonesia dan Belanda. Tidak hanya itu, setelah perjanjian antara kedua belah pihak, Belanda telah berlaku curang hingga adanya angresi militer 1 dan 2. Setelah itu, baru beberapa tahun setelahnya, Indonesia benar-benar memiliki hak atas negaranya sendiri.

Namun, ketertindasan tetaplah tumbuh subur. Jika dulunya berasal dari pihak luar, sekarang ini malah dari pihak Indonesia sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya batasan dalam berpendapat, kebebasan pers, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Maka dari itulah, muncul berbagai kebijakan pemerintah guna menanggulangi berbagai masalah tersebut.

Dan berbagai kebijakan itu pun tidak bisa sepenuhnya mencabut akar ketertindasan rakyat Indonesia. Selang beberapa tahun berikutnya, muncul berita tentang ketertidasan buruh dalam pabrik arloji. Tokoh yang sering disebut adalah Marsinah. Seorang buruh pabrik arloji yang bermaksud menyuarakan pendapatnya tentang ketidakadilan yang diterima buruh pun akhirnya hilang. Ia dikabarkan telah diculik dan diperkosa oleh pihak penindas.

Ketertidasan yang dialami rakyat Indonesia rupanya memang tiada akhir. Baru-baru ini (03/2020), dalam berbagai portal online memberitakan tentang buruh pabrik es krim Aice telah mengalami ketidakadilan. Aice yang dikenal masyarakat dengan harga es krim yang sesuai kantong masyarakat, nyatanya telah mencekik pendapatan buruh. Mereka, para buruh mengaku bahwa tidak mendapatkan upah yang layak.

Namun, sekali pun mereka menggaungkan pendapatnya, hasilnya sama saja. Mereka yang telah menyuarakan ketertindasannya, hanya akan mendapatkan nol besar atau malah pemecatan. Ya, buruh tidak dapat melakukan apa pun selain tunduk dan patuh pada pemilik modal. Kalau pun mereka berani, mereka memang benar-benar bebas dari ketertindasan. Namun, mereka akan kehilangan sumber pendapatannya, kecuali memiliki alternatif untuk itu.

Seperti yang dikatakan Karl Marx, bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah pertentangan kelas. Yang mana kelas tertindas atau buruh akan selalu bertekuk lutut pada kelas penindas atau pemilik modal. Reformasi yang telah diperjuangkan Marx dulu hanyalah utopis. Buruh tetap tertindas dan pemilik modal tetap berjaya.

Hal tersebut sama dengan reformasi yang dilakukan rakyat Indonesia pada era orde baru. Orde baru memang telah lengser, namun ketertindasannya tidak sepenuhnya hilang. Ya, buruh tetaplah menjadi buruh yang dieksploitasi tenaganya dan mendapatkan upah yang tidak sesuai.

Namun, yang dipermasalahkan sekarang bukanlah buruh yang selalu dieksploitasi, namun bagaimana buruh bisa bekerja dan mendapatkan upah yang layak. Perlu adanya andil dari pemilik modal untuk sadar akan keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, telah menjadi tugas pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan rakyatnya.
loading...

Post a Comment

1 Comments