KEBIJAKAN OMNIBUS LAW DAN ATURAN MAIN HUBUNGAN SUAMI ISTRI


Akhir tahun 2019 lalu telah marak pengkampanyean tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Inilah yang kemudian oleh netizen dianggap sebagai upaya pengalihan pemerintah tentang kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum usai. Sekarang muncul lagi hal serupa, yaitu RUU Ketahanan Keluarga yang diduga juga pengalihan terhadap kebijakan Omnibus Law. Perihal politik pemerintah siapa yang tahu.

Padahal belum sempat RUU PKS ditetapkan, alih-alih pemerintah membuat aturan baru yang dianggap serampangan ini, RUU Ketahanan Keluarga. Hal ini dianggap merugikan beberapa pihak akibat pasal-pasal yang diajukan ngawur. Pasalnya hanya beberapa pihak yang ikut andil dalam pembuatannya. Berikut adalah pasal-pasal yang dianggap ngawur versi CNN Indonesia:

Pertama, mengatur perasaan (pasal 24 ayat 2). Bagaimana mungkin negara dapat selancang ini mengatur perasaan masyarakatnya. Ini urusan yang terlalu personal dan selayaknya negara tidak ikut andil mencampuri urusan perasaan personal.

Kedua, istri wajib atur rumah tangga (pasal 25 ayat 3 poin a,b, dan c). Pasal ini seakan-akan ingin meluruskan perempuan di ranah domestik. Lantas bagaimana dengan perjuangan perempuan dari abad 19 dulu tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai ruang? Apakah laki-laki juga tidak memiliki hak untuk di domestik? Pasal ini dikecam keras oleh kebanyakan orang.

Ketiga, mengatur penggunaan sperma dan ovum (pasal 26 ayat 2). Ini yang dianggap lebih lucu. Sperma dan ovum saja telah tercantum dalam undang-undang. Rupanya telah hilang pula hak-hak intim manusia karena sperma dan ovum telah menjadi hak negara.

Keempat, pemisahan kamar orang tua dan anak (pasal 23 ayat 2 poin a, b, dan c). Seperti zaman purba saja, yang mana terdapat tabu perihal inses. Inilah seharusnya guna pendidikan, yaitu mampu berperan dalam pendistribusian ilmu. Bukankah yang harusnya diluruskan adalah akar permasalahannya? Masalah tabu-tabu dalam keluarga harus diluruskan, bukan dihindari.

Kelima, wajib lapor penyimpangan seksual (pasal 86 dan 87). Sekarang orientasi seksual perlu diatur oleh negara. Penyimpangan seksual? Lantas orientasi seksual yang bagaimana, yang seharusnya itu? Negara tidak memiliki hak sedikit pun atas orientasi seksual seseorang. Lagi pula, siapa yang bisa mengatur diri untuk berorientasi seksual yang seperti apa.

Terakhir, melarang aktivitas seks yang menyimpang (pasal 85 ayat 1 poin a, b, c, dan d). Urusannya merambah juga menuju aktivitas seks. Tidak ada yang bisa mengeneralisir kepuasan seksual seseorang. Siapa tahu mereka akan mendapatkan kepuasan seksual dengan aktivitas yang kasar atau lembut? Ini hak personal, sekali lagi, negara sudah sewajarnya tidak ikut andil perihal aktivitas seksual seseorang dan tingkat kepuasannya.

Hal ini juga pernah dikulik dalam diskusi di warung kopi beberapa hari lalu oleh Fitria, Dosen Sosiologi Agama IAIN Tulungagung. Ia memaparkan bahwa RUU Ketahanan Keluarga memang memiliki pasal-pasal yang kontroversional didalamnya. Tentu saja ini akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Bagian yang merugikan dalam hal ini adalah terseretnya perempuan ke ranah domestik, munculnya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), memperkuat posisi laki-laki dalam keluarga, dan membebani suami dengan urusan publik. Fitria juga dengan tegas mengatakan bahwa tidak perlu undang-undang untuk mengatur keluarga. Pasalnya, ciri khas setiap keluarga itu berbeda-beda, tidak bisa digeneralisasi.

Selain itu, bukankah seharusnya RUU PKS yang perlu disoroti terlebih dahulu? Kenapa harus mengeluarkan RUU baru untuk mengalihkan perhatian masyarakat? Undang-undang ada untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat.

Fitria juga mengharapkan bahwa negara juga perlu menyoroti hal-hal lain yang sifatnya untuk menyejahterakan rakyat. Bisa dimulai dari pemberian bantuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, RUU ini telah mengabaikan sifat penting yang harusnya dituntaskan, yaitu menjamin keselamatan keluarga dari kekerasan dan menjamin perlindungan setiap anggota keluarga. Ya, negara memang perlu berhenti ikut campur dalam hal-hal privat rakyatnya.

Post a Comment

0 Comments