KRISIS OTORITAS DIRI MANUSIA

ad+1



Otoritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan yang sah atau hak untuk bertindak dan membuat peraturan sendiri. Berdasarkan hal ini, setiap manusia tentunya memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri. Artinya, manusia memiliki kebebasan atas hidup dan kehidupannya.

Namun, karena problematika tertentu, manusia kehilangan otoritas atas dirinya. Misalnya karena problem ekonomi yang seolah-olah membuat manusia dituntut untuk memenuhi segala keinginannya. Disini, manusia seperti dikendalikan oleh keinginannya, bukan malah manusia yang mengendalikan keinginannya.

Menyikapi hal tersebut, bukan tentang siapa yang mengendalikan siapa. Tetapi, ada hal yang lebih penting dari sekedar mengendalikan, yaitu bagaimana menjaga otoritas agar tetap pada diri. Karena sejauh ini, kendali pada diri masih terombang-ambing oleh keinginan.



Diungkapkan Emile Durkheim mengenai solidaritas sosial, bahwa perasaan yang sama atau kesetiaan antara satu dengan yang lain akan membuat masyarakat semakin mengikat. Kesetiaan yang mengikat inilah yang akan mengikis otoritas diri manusia. (Ritzer, Teori Sosiologi)

Dengan demikian, manusia akan berkiblat pada masyarakat dengan dalih kesetiaan. Sehingga otoritas diri dikesampingkan dan perasaan setia dalam masyarakat adalah keutamaan. Kesetiaan dalam masyarakat ini bukan malah berdampak mengkohkan eksistensi diri, melainkan menenggelamkan diri dalam masyarakat hingga menumbuhkan krisis pada otoritas diri.

Bukan hanya itu, adat dalam masyarakat atau agama sekalipun, bisa membuat manusia berada dalam kekangan. Mengapa demikian? Hidup dalam lingkungan yang heterogen, membuat manusia tidak bisa berkehendak semaunya. Akan ada sanksi yang menjerat setiap perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Sekalipun aturan tersebut adalah hasil pikir atau bentukan masyarakat sendiri.

Selain itu, agama yang notabennya adalah aturan mutlak, akan semakin membuat kebebasan manusia terbatas. Manusia tidak memiliki kebebasan penuh dalam kehidupannya. Apalagi sanksi yang diberikan atas pelanggaran agama adalah dosa. Dimana perlakuannya nanti akan dipertanggungjawabkan pada masa setelah kehidupan, bagi yang mepercayainya.
 

Karl Marx berpendapat bahwa orang yang mempercayai agama akan terpisah dengan realitasnya, alienasi. (Ritzer, Teori Sosiologi)

Hal ini bukan semata-mata bahwa semua orang yang beragama tidak memiliki andil dalam kehidupannya. Justru Marx menekankan bahwa orang yang melimpahkan segala kesusahannya dan tidak memiliki kendali pada dirinya, merekalah yang akan teralienasi.

Apalagi pada abad ke-21 ini, seperti yang dikatakan Yuval Noah Harari pada bukunya yang berjudul Homo Deus. Ia mengungkapkan bahwa jika dulunya manusia memiliki otoritas penuh baik dalam dirinya maupun dunia, sekarang manusia hanyalah robot yang dikontrol oleh objek buatannya sendiri.

Manusia bisa terbebas dari kekangan teradap objeknya jika ia memiliki alternatif untuk keluar dari itu. Namun, karena manusia tidak memiliki alternatif untuk itu, ia akan terjebak dalam permainannya sendiri. Dan satu-satunya jalan keluar untuk masalah tersebut hanyalah melebihi ciptaan.



“Tidak perlu menjadi sempurna untuk mengalahkan objek ciptaan, tetapi cukup dengan menjadi lebih baik dari objek ciptaan.” (Harari, 21 Lessons)

Begitulah kurang lebih yang diungkapkan Harari dalam bukunya yang berjudul 21 Lessons. Meskipun di abad 21 ini data memiliki andil yang cukup besar dalam dunia, tetapi penting sekali mengukuhkan otoritas diri untuk perlahan mengubah dunia.

Berdasarkan hal tersebut, jelas sekali bahwa manusia memang memiliki otoritas pada dirinya. Adanya problematika, aturan, agama, maupun data tidak akan mengekang otoritas pada diri selama kendali terletak pada diri. Selain itu, perlu sekali memperbaiki diri agar lebih unggul dari objek ciptaan manusia.