Menikah Menghambat Ruang Belajar? Sebanal Itukah?



Realita kehidupan masyarakat kita, tidak dapat dipungkiri bahwa konstruk sosial yang terbangun adalah konstruk sosial yang timpang, dimana laki-laki lebih superior dibanding perempuan atau yang biasa disebut dengan sistem masyarakat yang patriarkhal. Dalam masyarakat patriarkhal, laki-laki memiliki hak atas perempuan sementara perempuan punya kewajiban tunduk kepada laki-laki. Hal ini jelas berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dan bersumbangsih terhadap ketimpangan dalam masyarakat khususnya relasi antara laki-laki dan perempuan.

Adapun ketimpangan atau ketidakadilan yang lahir dari rahim patriarki masuk dalam segala sektor kehidupan masyarakat baik di ranah privat maupun publik, mulai dari ketidakadilan di sektor pendidikan, politik, hukum, dan bahkan pernikahan. Dan keluarga merupakan produk pernikahan sekaligus susunan masyarakat terkecil yang memiliki peran penting dalam melanggengkan atau mengikis relasi yang pincang karena patriarki.
Fakta bahwa pandangan masyarakat tentang perempuan, kodratnya adalah di rumah (mengerjakan semua pekerjaan domestik), menjadi pengalaman sebagian besar kaum perempuan di masyarakat patriarki. Hal itu kemudian membangun kesadaran palsu masyarakat, bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya akan kembali ke dapur. Konstruk sosial masyarakat yang patriarkhal tersebut, rupanya juga telah dilegitimasi dengan tafsir-tafsir keagamaan yang misoginis, bahwa tempat terbaik perempuan adalah rumah karena perempuan adalah aurat.
Belakangan ini, mengingat usia saya sudah kepala 2 tepatnya 23 tahun, tetangga, kerabat, teman, bahkan keluarga sudah mulai sibuk bertanya, “kapan menikah? Jangan terlalu terobsesi dengan pendidikan dan karir, usiamu sudah cukup matang untuk menikah”, himbau mereka. Ada pula yang justru berpesan, “jangan buru-buru nikah, selesaikan dulu studinya, nyari kerja dulu baru nikah”. Adapun nasehat pernikahan yang tidak kalah lucu dari beberapa orang yang mengaku berpengalaman dalam pernikahan, adalah “jadilah istri dan ibu yang baik untuk suami dan anak dengan tidak menjadi wanita karier”. Dan lagi-lagi nasehat ketiga ini divalidasi dengan tafsir keagamaan yang misoginis, bahwa perempuan itu aurat, maka tempat terbaik perempuan adalah rumah, dan inilah yang dijadikan parameter istri sholehah. Pernyataan sekaligus nasehat diatas tentu bermasalah.
Mengapa bermasalah? Pertanyaan pertama bermasalah karena ada anggapan yang tersirat secara implisit bahwa capaian tertinggi perempuan adalah pernikahan, perempuan dinilai kurang berharga sebelum menikah sekalipun perempuan tersebut telah berhasil menyelasaikan pendidikan, atau bahkan berhasil dalam kariernya. Kemudian nasehat kedua, yakni mengandung pesan implisit juga bahwa menikah sebelum lulus akan menghambat proses belajar sehingga untuk menikah diharuskan menyelesaikan studi terlebih dahulu. Nasehat ketiga tidak kalah bermasalah, perempuan didikte, ruang geraknya dibatasi, pilihannya dikontrol sehingga perempuan menjadi kian teropresi.
Menikah dan belajar merupakan dua hal yang berbeda, walaupun didalam pernikahan tentu membutuhkan pengetahuan dan pembelajaran. Belajar adalah kesadaran individu untuk senantiasa mengasah ketrampilan, memperluas pengetahuan, mempertajam kekritisan dalam rangka memenuhi kuriositas serta internalisasi nilai-nilai dalam rangka membangun personality yang lebih ideal.
Sementara menikah yakni perihal pilihan menyikapi rasa dan hasrat secara sehat, dewasa dan bertanggungjawab. Tentu untuk menuju pernikahan butuh kesiapan dari banyak sisi, mulai dari fisik, psikis/mental, finansial, dan tentu pengetahuan. Dalam setiap sisi tentu indicator kesiapan setiap individu berbeda-beda maka tidak dapat digeneralisir. Sehingga usia ataupun studi tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam pernikahan.
Jadi, permasalahannya bukan pada usia yang menjadikan seseorang memiliki keharusan untuk menikah, pun bukan pula karena ia masih dalam proses studi nya katakanlah S1, sehingga seorang individu tersebut tidak berhak atau belum layak menikah. Seorang individu memiliki hak dan kebebasan untuk memilih tanpa harus ada intervensi dari orang lain, termasuk dalam hal “pernikahan, karir dan pendidikan”.
Pandangan yang tidak kalah kolotnya bahkan dikalangan akademisi adalah kesadaran bahwa ketika nanti sudah menikah, lagi-lagi perempuan memiliki tanggungjawab pekerjaan rumah dengan porsi lebih dibandingkan laki-laki, sehingga memilih untuk melanjutkan studi atau bahkan berkarir di ruang publik akan menghambat perannya sebagai seorang istri sekaligus ibu, disinilah perempuan cenderung berpotensi menjadi korban double burden.
Pandangan diatas tentu menjadikan sebagian perempuan feminis menjadi skeptis perihal pernikahan. Perempuan dengan kuriositas tinggi dan berkesadaran gender tentu akan keberatan jika pernikahan hanya akan menghambat produktivitas dan ruang belajar mereka. Perempuan dengan kesadaran gender tentu akan menolak pernikahan yang sakral itu apabila didiskreditkan dengan alasan menghindari zina, atau dengan konsep yang mendepersonalisasi salah satu pihak.
Implementasi relasi Ruang Belajar dan Pernikahan pada akhirnya hanya akan menjadi pincang, salah satu pihak teropresi, terdomestifikasi dan tersubordinasikan. Individu yang berkesadaran tentu akan menolak pernikahan yang didasari dengan relasi banal seperti diatas.
Dalam surat An-nisa’: 21, Pernikahan adalah mitsaqan ghalidza (perjanjian yang luhur). Menikah adalah perihal pilihan menyikapi rasa dan hasrat dengan cara sehat, dewasa dan tentu bertanggungjawab. Pernikahan bukanlah transaksi (perempuan dibeli mahar untuk diperdaya) yang dilegalisasi baik oleh agama dengan akad maupun oleh institusi perkawinan dengan buku nikah, melainkan penyatuan dua insan manusia yang lebih sakral.
Maka jika demikian, tidak sepatutnya pernikahan menghambat ruang belajar, jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan dari pilihan menikah di masa studi. Dan tidak seharusnya menjadi hambatan belajar dan berkarier. Lantas, jika pernikahan hanya akan menghambat ruang belajar ataupun kontribusi seorang individu di lingkungan sosial masyarakat, masihkah harus menikah? Bukankah menikah itu hukumnya kontekstual dan kondisional, sedangkan belajar adalah fardhu ‘ain? Begitupun dengan tanggungjawab sebagai khalifah.

Post a Comment

0 Comments