Jerakan Koruptor

ad+1


Sindikasi bejat para koruptor telah menjadi endemi yang seakan sudah tak ditemukan lagi obatnya. Sehingga tak ada salahnya, jika Thanos (Tokoh Film Avengers End Game) secara optimis mengatakan, "kejahatan itu tak akan musnah di muka bumi ini". Hampir tak dapat dikalkulasikan lagi, betapa giatnya KPK melakukan upaya preventif untuk memberangus korupsi. Kenyataannya para biadab itu, masih leluasa bahkan bertengger di singgasana kursi rakyat yang tertinggi.

Tragisnya, virus itu kini telah menyebar hampir semua aspek kenegaraan termasuk lembaga penegakan hukum. Dilansir dari situs Mahkamah Agung, telah ditemukan sebanyak 32 penegak hukum yang terlibat dan terpidana korupsi dalam setiap periode hingga 2016, termasuk Akhil Mochtar (Kompas, 18/2/19).

Jumlah pelanggaran korupsi terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya (detik.com, 12/3/19). Di tahun 2018 saja KPK telah mencatat 454 kasus korupsi (tribunnews.com, 8/2/19). Namun jumlah tersebut terbilang masih sedikit. Diyakini masih banyak oknum lainnya yang masih bersembunyi atau disembunyikan. Masdar Hilmi, pegiat ICW menyampaikan, kasus korupsi yang belum terbongkar di negeri ini masih begitu besar dan akan sulit terendus jika modusnya melibatkan sindikasi yang rumit, terlebih di back up struktur politik-ekonomi yang kuat dan berlapis.

Formula yang disampaikan oleh Hilmi tersebut memperkokoh kekuatan koruptor untuk terus melanggengkan aksinya. Ketika komisioner KPK hendak menangkap koruptor kelas kakap, seringkali mendapatkan ancaman teror yang bertubi-tubi, bahkan tega melangkah jauh hingga kekerasan fisik. Seperti yang baru saja menimpa Novel Baswedan, yang hingga saat ini sekelas POLRI belum bisa mengungkap siapa dalang yang terlibat. Kasus tersebut menguatkan bahwa masih ada skandal lebih besar lagi yang belum terendus (dan dengan sengaja disembunyikan).

Tidak mudah memutus gurita korupsi. Kalau hanya mengandalkan pendidikan yang tinggi dan kemahiran dalam menguasai norma-norma agama, sangatlah jauh dari cukup untuk dijadikan tameng agar terhindar dari kelaknatan korupsi. Benar yang disampaikan Gus Solah, terlalu berlebihan hanya mengandalkan nilai-nilai agama untuk menuntaskan kasus korupsi.

Apa yang disampaikan Gus Solah, terjadi pada Ketum PPP. Kurang arif apa dia, tapi nyatanya masih tersandung dalam kasus korupsi, yang tertangkap tangan oleh KPK akibat jual beli jabatan (Kompas, 3/4/19).

Jika memang benar-benar ingin berkomitmen memberangus korupsi hal yang paling wahid adalah meletakkan hukum sebijak mungkin. Karena tidak ada panacea (obat penawar mujarab) untuk meluluhlantahkan korupsi, selain penegakan hukum yang tegas dan adil. Sebelumnya, para penegak hukum harus direformasi. Dipastikan mereka semua tidak ada mufakat sekecilpun memanfaatkan jabataanya di jalur inkonstitusional (berintegritas yang tinggi).

Wewenang KPK harus diperluas. Pejabat KPK atau penindak korupsi juga wajib dijamin keamanannya. Supaya mereka lebih bernyali dalam mengungkap kasus mega korupsi yang melibatkan pejabat tertinggi sekalipun. Tidak ada kata maaf untuk semua koruptor. Mereka harus benar-benar dibuat sejera mungkin. Pencabutan semua harta kekayaannya atau bahkan diberikan hukuman mati, salah satu alternatif yang dapat diterapkan.

Masyarakat seluruhnya juga harus mendukung aksi bebas korupsi. Saat pesta demokrasi, harus dengan teliti menimbang dan memutuskan siapa yang hendak dijadikan calon pemimpin. Jangan sampai orang yang sudah pernah terjerat kasus korupsi menjadi wakil.rakyat atau pemimpin daerah.

Sinergitas demikianlah yang sangat deiperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah clean and good goverment. Sehingga penanganan korupsi tidak lagi sumir dan paradoks semata.

0 Comments: