Konvergensi Media Kuasa




"Interelasi media sosial dan politik di Indonesia telah lama terjadi secara signifikan, tanpa disadari saling mempengaruhi dan tarik-menarik. Bak penyakit yang membawa virus kanker yang mengerikan, dan menjalar di berbagai tubuh pemerintahan. Saat ini, demokrasi Indonesia digerogoti oleh dua macam penyakit yang sangat akut. Penyakit itu adalah politisi korupsi dan politik taktis yang menopang pemerintahan. Praktek korupsi yang merajalela ini, telah mengikis moral para pejabat negara yang telah mati-matian berjuang menjadi wakil rakyat."

Faktanya, jabatan dan uang melimpah telah menyilaukan mata hati membuat para petinggi ini berbalik aracarh menghianati rakyat yang memilihnya. Se-gepok uang yang mereka gunakan tidak lagi mereka perhitungkan, karena kursi singgah-sananyalah yang terpenting. Setelahnya politik taktis yang dipraktekan partai politik, melalui bagi-bagi kursi kekuasaan telah menjadi politik oportunistik yang meruntuhkan sistem meritokrasi. Peran lembaga politik yang semestinya mewujudkan kesejahteraan rakyat, tersandera oleh kepentingan-kepentingan terselubung para aktor politik didalamnya.

Pada situasi ini, media melalui pemberitaannya seharusnya mampu menjalankan fungsi pengawasannya terhadap berbagai lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam masyarakat. Sehingga diharapkan media juga tidak hanya menampilkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan saja, melainkan juga membuat laporan yang lebih mendalam tentang berbagai kehidupan para penguasa dan politisi itu. Serta mampu mengevaluasi jalannya pemerintahan dan menuntut perubahan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang telah disepakati bersama sebagai satu bangsa.

Mengenai fungsi pengawasan ini, sejajar dengan gagasan tentang fourth estate yang dikemukakan oleh Enmund Burke yang menempatkan media atau pers sebagai kekuatan keempat disamping tiga pilar penting demokrasi yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Fungsi media ini bisa dikatakan sebagai watchdog, berfungsi mengawasi mereka yang memiliki kekuasaan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan diharapkan media dapat menampilkan berbagai penyelewengan yang berlangsung di setiap lembaga yang ada. Sehingga msyarakat luas dapat ikut serta dalam mengawasi, dan peran tersebut dapat menjamin adanya check and balance dari berbagai kekuasaan yang ada.

Terlebih, dewasa ini globalisasi tidak bisa dijauhkan dari perkembangan teknologi yang semakin mutakhir. Perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat berkembang sangat pesat. Berbagai informasi dari berbagai belahan dunia bisa diakses secara cepat dan ringan. Perkembangan teknologi kini sudah tidak bisa dihindari lagi, salah satu buktinya adalah dengan adanya konvergensi media.

Konvergensi media sendiri secara definisi adalah penyatuan atau penggabungan berbagai media dan teknologi komunikasi. Konvergensi media merupakan integrasi dari fungsi-fungsi beberapa media ke dalam satu media. Adanya konvergensi membuat tembok pemisah antara teknologi dan aplikasi komunikasi informasi menjadi runtuh. 

Sehingga diantara teknologi dengan aplikasi informasi dan komunikasi semua menjadi satu sampai pada titik tidak dapat dibedakan lagi. Konvergensipun muncul sebab didorong oleh adanya berbagai kebutuhan akan beberapa fungsi teknologi. Beberapa fungsi tersebut awalnya ada pada media yang berbeda-beda karena adanya dorongan ini. Maka dihasilkanlah perpaduan dari beberapa fungsi ini ke dalam satu media saja. Di sinilah konvergensi terjadi.

Konvergensi media memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya adalah konvergensi media memperkaya informasi secara meluas tentang seluruh dunia. Sebab adanya akses internet, memberikan banyak pilihan kepada masyarakat pengguna untuk dapat memilih informasi yang diinginkan sesuai selera.

Lebih mudah, praktis dan efisien, timbulnya demokratisasi informasi dimana semua orang bisa mengakses informasi secara bebas dan luas dengan berbagai cara dan bentuk. Dilihat dari aspek ekonomi, konvergensi berpengaruh terhadap perusahaan dan industri teknologi komunikasi karena mengubah perilaku bisins.

Selain itu, mudahnya akses informasi membuat industri dan perusahaan semakin mudah dan cepat mengantisipasi tantangan, kebutuhan baru konsumen serta persaingan yang mengetat. Masyarakat mendapatkan informasi lebih cepat. Selain itu, masyarakat bisa berinteraksi terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Media konvergen memunculkan karakter baru yang makin interaktif, dimana penggunanya mampu berkomunikasi secara langsung.

Adapun  dari sisi negatifnya, konvergensi media juga berdampak pada perubahan media cetak yang mulai kalah bersaing dengan media online, berkurangnya interaksi sosial secara langsung menyebabkan komunikasi yang tidak efektif.

Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar disebabkan oleh perbedaan kelas sosial yang semakin jelas terlihat karena dipengaruhi oleh kemampuan akses informasi seseorang. Ya, politisasi dan eksploitasi frekuensi publik oleh pemilik media untuk melindungi kepentingan dan asetnya telah lama berlangsung. Publik telah mengetahuinya, tapi negara seolah acuh.

Adapun lainnya yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah bahwa sistem media dengan paralelisme politik yang sangat kuat, budaya dan gaya jurnalisme-nya akan sangat mirip dengan budaya dan gaya dalam struktur politik. Jika disederhanakan, hipotesisnya adalah media yang memiliki pararelisme politik kuat, budaya dan gaya pemberitaan media tersebut akan sangat paralel dengan budaya dan gaya wacana yang terjadi dalam struktur politik.

Media menjadi instrumen dinamika struktural politik. Untuk itu, sebagai konsumen media, masyarakat haruslah cerdas untuk menganalisa media yang memiliki pararelisme kuat dengan politik. Masyarakat haruslah melek media, sebab saat ini media hanya menjadi kancah kepentingan pemodal.

Kebebasan pers saat ini adalah reformasi, pemerintah tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pembredelan seperti saat Orba dimana kebebasan pers benar-benar dikebiri.

Masyarakat sendirilah yang harusnya mampu mengontrol dan mengawasi pemberitaan-pemberitaan media dan tayangan-tayangan yang disiarkan di pertelevisian. Karena kebebasan media itu sendiri bukanlah milik siapa-siapa. Bukan milik instansinya, pemerintah ataupun para pekerjanya, melainkan masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang mempunyai wewenang untuk mengadukan hal-hal yang dianggap tidak layak untuk dikonsumsi.